Diskusi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh: 

Yayan Wahyu C. Kusuma

Pada hari Minggu, 24 Juli 2014, bertempat di Mahatma Gandhi Haus, PPI Goettingen kembali mengadakan diskusi santai dengan narasumber Bapak Osa Hartoyo, seorang praktisi ekonomi lingkungan. Beliau ini pernah menjadi bagian dari Secretariat UNDP-Bappenas dan Climate Finance Department dari REDD+ Agency. Bersama moderator Bapak Muhammad Alif K. Sahide, topik yang diangkat kali ini adalah “Deforestasi dan Degradasi Hutan: Mengkritisi Pemikiran Presiden Baru Indonesia dalam Aspek Pengelolaan Sumber Daya Alam”. 

Perubahan iklim (climate change) dan pengelolaan sumber daya alam menjadi topic diskusi yang hangat dalam kurun waktu belakangan ini.Terutama setelah adanya komitmen dari pemerintah Norwegia untuk member hibah senilai US$1 miliar atau setara Rp 11,49 triliun kepada pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk menurunkan emisi CO2 di Indonesia.Sepertidiketahui, dalam komitmen tersebut pemerintah Indonesia akan mengurangi emisi CO2 sebesar 26% melalui upaya mandiri dan 41% dengan dukungan International sampai tahun 2020.

Komitmen dunia Internasional terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia memang cukup serius, hal itu ditunjukkan dengan banyaknya tawaran hibah (grant) dan pinjaman (loan) yang mengalir ke pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memandang kepedulian dunia Internasional ini merupakan opsi menarik sebagai sumber pembiayaan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Apalagi pada umumnya hibah dan pinjaman tersebut utamanya diperuntukkan bagi ‘capacity building’ dan ‘governance development’, sehingga penggunaan anggaran APBN pemerintah dapat lebih difokuskan untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai catatan, meskipun dalam bentuk hibah maupun pinjaman, pemerintah Indonesia selalu mensyaratkan tidak adanya bunga, tanpa ikatan politik dan tanpa ‘hidden agenda’ dalam setiap klausur perjanjiannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi pemerintah Indonesia sendiri dalam mengatur kebijakan dan arah pengelolaan sumber daya alamnya.

Dalam diskusi ini, ada beberapa catatan yang dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintahan baru ke depannya, diantaranya: (1) komitmen yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya dengan partner-partner Internasional harus tetap diteruskan sampai tenggat waktu yang disepakati; (2) efektivitas, efisiensi dan relevansi dalam tiap kegiatan perlu untuk terus dijaga dan menjadi perhatian; (3) potensi hibah dan pinjaman sangat besar untuk tujuan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan karena alokasi APBN terbatas untuk menyelamatkan 125 juta hektar hutan Indonesia.

Oleh karena itu, para stakeholder kunci seperti Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan staf khusus presiden harus mampu memilih tim kerja yang memiliki leadership tinggi dan dipercaya pihak pendonor. Di samping itu, dukungan aturan dan perundang-undangan yang jelas juga perlu untuk menjadi perhatian, serta kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah mutlak menjadi prasyarat penting untuk kesuksesan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.