Hutan dan Kawasan Hutan

Oleh: 

Agung Wibowo

Kedua (gabungan) kata di atas bisa jadi dianggap sama oleh kebanyakan orang. Hutan mestinya ada di kawasan hutan, dan kawasan hutan pasti ada hutannya. Pemisahan  hutan dengan kawasan hutan akan membingungkan. Profesor saya mengatakan bahwa pelajar Eropa tidak mengenal perbedaan keduanya.

Dalam khasanah ilmu kehutanan di Indonesia, hutan memang berbeda dengan kawasan hutan. Menurut UU 41/1999 tentang Kehutanan, ‘Hutan’ adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Keywords definisi tersebut adalah ‘kesatuan ekosistem’ dan ‘pepohonan.’ Pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan raya tidak bisa disebut sebagai hutan karena tidak berada dalam kesatuan landscape atau tidak kompak. UU Kehutanan yang lama (UU 5/1967) menyebutkan luas minimum suatu areal agar dapat disebut sebagai hutan adalah seperempat (0.25) hektar. Sebaliknya, 200 hektar tanaman kelapa sawit tidak bisa disebut hutan karena kelapa sawit bukanlah pohon. Pohon mengacu kepada tumbuhan berkayu atau dikotil dengan diameter minimum 20cm.

Masih menurut UU 41/1999, ‘Kawasan Hutan’ adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Keyword definisi ini adalah ‘ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah.’ Apabila suatu areal telah ditunjuk pemerintah sebagai kawasan hutan, maka jadilah dia kawasan hutan meski tidak ada sebatang pohon yang tumbuh di atasnya. Sebaliknya, 200 hektar rimba tidak dapat disebut sebagai kawasan hutan bila tidak pernah ditetapkan pemerintah sebagai ‘kawasan hutan.’ Ringkasnya, ‘hutan’ adalah definisi menurut kondisi biofisik, sementara ‘kawasan hutan’ adalah definisi menurut bahasa hukum.

Melalui UU Kehutanan tahun 1863 pemerintah kolonial Hindia Belanda mengklaim sekitar 134 juta hektar atau sekitar 70% daratan Indonesia sebagai kawasan hutan. Undang-undang tentang kehutanan dan agraria yang dibuat pada masa selanjutnya tidak pernah menganulirnya sehingga luas kawasan hutan tidak mengalami perbedaan signifikan hingga kini meski hutannya sendiri tersisa kurang dari 50 juta hektar.

Permasalahan kehutanan Indonesia semakin ruwet karena UU 41/1999 yang dibuat pada masa reformasi mengandung banyak ambiguity dan ketidakpastian. Barangkali ini disengaja supaya pasal-pasal karet bisa digoreng dan ditafsirkan ke kanan dan ke kiri sesuai kepentingan pemerintah. Kalau tidak bisa digoreng lagi, pemerintah masih punya kuasa mengeluarkan Perpu untuk merevisinya. Inilah yang dilakukan pada tahun 2004 demi memberi ruang kepada operator pertambangan beroperasi di dalam kawasan hutan.

Monopoli pemerintah menafsirkan UU terhenti saat Mahkamah Konstitusi (MK) lahir pada tahun 2003. Sejauh ini, UU Kehutanan telah menghadapi 3 kali uji materi di MK. Keputusan di dua uji terakhir memberi pukulan telak yang bila tidak ditindaklanjuti secara hati-hati dapat mengakibatkan bubarnya NKRI. Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 benar-benar menerapkan prinsip ‘talk less do more.’ MK hanya menghapus kata ‘atau’ dalam definisi Kawasan Hutan, sehingga ‘penunjukan’ dan ‘penetapan’ tidaklah paralel, melainkan hirarki. Bila dahulu Menteri Kehutanan cukup mengeluarkan surat penunjukan dan habis perkara, maka sekarang 4 tahapan pengukukan kawasan hutan harus dilakukan secara lengkap agar memiliki kepastian hukum. Empat tahapan tersebut adalah #1 penunjukan, #2 penataan batas, #3 pemetaan, dan #4 penetapan. Celakanya, hingga akhir 2012, luas kawasan yang sudah ditetapkan hanya sekitar 16%, dan “sisanya” masih mengambang secara hukum.

Di kawasan -yang secara de jure tak bertuan- tersebut kini berlaku prinsip ‘siapa cepat dia dapat.’ Spektrum konflik lahan menjadi semain lebar karena kementerian yang bersangkut paut dengan lahan (pertanian, pertambangan, dan kehutanan) terlibat saling klaim kawasan. Tidak ada jaminan konflik diantara mereka bakal selesai dalam 30 tahun. Lalu apakah lahan-lahan itu akan dibiarkan idle di saat kebutuhan ruang untuk kegiatan produktif semakin meningkat. Tentu saja masyarakat tidak bisa menunggu mereka berdamai.

Pukulan kedua terjadi pada 26 Maret 2013 saat MK menghapus kata ‘negara’ dalam pasal 1(6) UU 41/1999 yang awalnya berbunyi: “Hutan adat adalah hutan ‘negara’ yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Artinya, hutan adat adalah hutan milik masyarakat hukum adat; bukan lagi milik negara sebagaimana dahulu diklaim pemerintah. Pertanyaannya adalah: apakah definisi masyarakat hukum adat; siapa saja mereka; dimana wilayah hutannya. Pertanyaan pertama belum dijawab secara tuntas oleh UU sehingga identifikasi legal masyarakat hukum adat masih sulit dilakukan, apalagi menentukan wilayah hutannya.

Pada saat yang hampir bersamaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengambil langkah cepat dengan memasukan peta 2,4 juta hektar ‘hutan masyarakat adat’ kepada UKP4 dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan ‘pesan’ agar kawasan tersebut diintegrasikan kedalam peta tunggal Indonesia yang sedang dipersiapkan oleh BIG. Dalam berbagai kesempatan Sekjen AMAN mengatakan bahwa total luas hutan adat diperkirakan sekitar 40 juta hektar.

Bila putusan MK yang pertama membuka potensi saling klaim antar-kementerian di Jakarta, maka yang kedua berpotensi menimbulkan konflik antar-masyarakat. Barangkali putusan MK ini laksana obat pahit yang harus diminum agar si sakit bisa sembuh. Kita berupaya menghindari amputasi kepentingan yang bisa menimbulkan gejolak politik tak berkesudahan. Keputusan tegas harus diambil dengan kata kunci: jangan lagi salah.

Akan tetapi permasalahan definisi ‘hutan’ yang berbuntut panjang tidak hanya terjadi di Indonesia. Tiga badan PBB, yaitu FAO, UNFCCC dan UNESCO bahkan memiliki definisinya masing-masing. FAO mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan luas lebih dari 0.5 hektar yang berisi pepohonan dengan tinggi minimal 5 meter dan tutupan kanopi minimum 10%. Ini adalah definisi minimalis. Sementara itu UNFCCC mempunyai definisi yang agak moderat, yaitu areal dengan range luas 0.5-1 hektar yang ditumbuhi pepohonan dengan tinggi 2-5 meter dan memiliki tutupan kanopi sebesar 10-30%.  Definisi yang lebih konservatif dibuat oleh UNESCO, yaitu tutupan vegetasi yang didominasi (>60%) oleh tajuk pohon yang saling menyambung.

Dalam inventori sumberdaya hutan, pemerintah Indonesia mengadopsi definisi yang dibuat oleh UNESCO. Kita tidak memasukkan kebun sawit sebagai hutan seperti yang dilakukan Malaysia. Pun kita tidak memasukkan padang bamboo kedalam hutan sebagaimana diperbuat China. Bahkan, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Yunani masih ragu menyebut ‘forest’ dalam data land use-nya. Mereka lebih pede menyebutnya sebagai ‘woodland.’ Artinya, definisi yang dipakai di Indonesia masih lebih baik karena mampu mendeskripsikan fakta sesungguhnya.

Perbedaan definisi hutan (juga deforestasi dan degradasi hutan) memiliki implikasi yang cukup serius. Para pelajar Indonesia harus hati-hati dalam mengutip data tentang kehutanan yang disajikan oleh pihak asing karena tidak jarang data itu dipublikasikan untuk menyudutkan Indonesia. Sebagai contoh, data emisi karbon Indonesia diambil pada rentang yang pendek saat terjadi kebakaran hebat sehingga menjadikan Indonesia sebagai pengemisi karbon utama dunia. Contoh lain, Green Peace secara kurang ajar memasukkan Indonesia sebagai penghancur hutan nomor wahid di dalam Guiness Book of World Record. Meskipun Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI) mengkritik kejanggalan metode dan data yang dipakai, toh data ini terus dikutip para peneliti. Contoh mutakhir adalah yang dilakukan Hansen dkk (2013) saat mereka menyatakan bahwa angka deforestasi di Indonesia sebenarnya empat kali lipat dari yang dipublikasikan oleh Kementerian Kehutanan. Mengapa mereka ngotot melarang konversi hutan menjadi kebun sawit atau menjadi hutan tanaman untuk bahan baku pulp dan kertas. Apakah mereka takut produk minyak nabatinya tergusur dari pasar. Apakah mereka takut dengan produktivitas hutan tanaman Indonesia yang bisa dipanen dalam waktu 7 tahun, sementara di Eropa dan Amerika Utara mereka baru dapat melakukannya setelah belasan atau puluhan tahun. Mengapa mereka tidak kencang mengkritik operasi penambangan di kawasan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing.

Tanpa menutup mata terhadap kerusakan hutan yang terjadi dan kritik yang disampaikan pihak asing, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti di atas perlu juga disampaikan kepada mereka.  Toh mereka juga adalah konsumen kayu illegal. Toh kita masih memiliki hutan alam, sementara mereka tidak. Bila mau lebih adil, pengukuran deforestasi jangan dimulai pada awal abad XXI saat negara-negara berkembang mulai membangun, tapi pada tahun 1800 saat revolusi industri dimulai. Luas hutan alam per kapita juga bisa jadi ukuran keseriusan sebuah bangsa menjaga hutannya. Tetapi mereka tidak akan melakukannya karena akan menelanjangi dirinya sendiri.