Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng

Oleh: 

Muhammad Alif K. Sahide

Buku ini membahas aspek-aspek kelola tenurial, kelola kelembagaan, dan kelola penghidupan dalam pengelolaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng. Tata kelola tenurial dapat dilihat pada misi “reforma agraria” (secara tidak langsung) pada lahan-lahan masyarakat yang terlanjur “dikuasai masyarakat” yang berada di areal kawasan hutan. Pada pedoman pengelolaan hutan desa Labbo, telah dibuat keputusan bahwa mereka yang mengelola areal hutan desa adalah diprioritaskan bagi mereka yang telah memanfaatkan hutan pada areal kerja hutan desa dan mereka yang tergolong kategori miskin. Dengan syarat tersebut telah dilakukan pengaturan kembali lahan-lahan kelola masyarakat yang ada di dalam areal kerja hutan desa Labbo. Sedangkan di Hutan Desa Pattaneteang, terdapat konflik pemanfaatan hutan antara petani yang mengelola lahan di dalam kawasan hutan dengan alas hak berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak) dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng. 
Pengelolaan hutan Desa Pattaneteang telah berhasil menjadi solusi koflik tersebut. Proses transformasi hak, manfaat, dan peran oleh para pihak dalam pembangunan hutan desa Bantaeng telah berlangsung dan masih sedang berlangsung sejak program tersebut dimulai hingga sat ini. Tata kelola kelembagaan ditandai dengan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat mengelola hutan. Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah salah satu wujud tata kelola kelembagaan dalam pengelolan hutan desa. Sistem kelembagaan pengelolaan hutan oleh BUMDES tersebut tetap mengakomodasi system kelembagaan lokal yang ada. Seperangkat norma dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan hutan telah menjadi referensi utama dalam penguatan kelembagaan BUMDES mengelola hutan desa. 
Sistem kelembagaan pengelolaan hutan desa pada prinsipnya sama untuk tiga desa/kelurahan yaitu mencakup seperangkat aturan bersama, perilaku bersama, untuk mencapai tujuan bersama.  Aturan-aturan bersama tersebut antara lain: setiap petani dilarang mengubah  status dan fungsi  kawasan hutan desa, dilarang  memindah tangankan hak penggarapan, menggadaikan, dan atau menjaminkan, dilarang menebang  pohon, dilarang menggerek pohon yang dapat menyebabkan kematian pohon kecuali untuk pohon yang diambil getahnya atau kulitnya seperti nangka, kayu tanning, karet, dan lain-lain.
Selain itu juga dilarang membakar belukar atau rumput untuk membersihkan lahannya dan atau untuk perluasan lahan, dilarang mengambil hasil hutan  pada lahan orang lain seperti rotan, bambu, janur madu, jamur, tanaman hias tanpa izin dari  petani penggarap lahan tersebut, dilarang menggembalakan ternak pada lahan orang lain tanpa seizin dari petani pengarapnya.
Pengurus BUMDES  juga telah mengatur sanksi kepada setiap petani pengelola yaitu:  setiap petani pengelola yang tidak mengelola area hutan desa yang menjadi haknya dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kesepakatan dibuat, maka  akan diberi peringatan secara lisan ataupun tertulis. Apabila telah tiga kali diberi peringatan dan tidak hiraukan, maka kontrak perjanjian antara petani dengan BUMDES akan batal dengan sendirinya. Areal hutan desa selanjutnya dikembalikan kepada BUMDES untuk diberikan kepada petani lainnya.
Petani penggarap yang tidak menyetor kewajiban bagi hasilnya kepada BUMDes tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dievaluasi keanggotaannya, dan BUMDES berhak untuk membatalkan kontrak dengan petani tersebut. Petani penggarap yang terbukti melakukan penebangan pohon, pembabatan, perambahan dan pembakaran hutan dan atau pencurian, maka hak penggarapannya  dibatalkan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Petani penggarap yang terbukti  mengambil hasil hutan seperti rotan, bambu, janur, madu, tanaman hias, jamur tanpa seizin petani pengelola lahan tersebut, maka dikenakan sanksi mengembalikan nilai hasil hutan yang diambilnya sesuai harga pasaran ditambah denda sebesar  100 persen dari harga hasil hutan yang di ambilnya. Petani penggarap yang menyerobot  lahan petani lain dengan menggeser batas area lahannya ke lahan petani lain, maka akan diberi peringatan untuk mengembalikan batas pada tempatnya semula. Apabila telah tiga kali di beri teguran lisan ataupun tertulis dan tidak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda  sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di kalikan luas lahan yang digesernya dan batas area lahannya dikembalikan ke tempatnya semula Tata kelola penghidupan ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat desa-desa di sekitar aral kerja hutan Kabupaten Bantaeng relatif masih rendah. Dari sisi indikator ekonomi, sebelum  adanya program hutan desa, setiap rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya rata-rata sebesar Rp. 3.508.936/KK/tahun atau sebesar (73,6 persen) dari kebutuhan yang mereka anggap ideal sebesar Rp. 4.767.964/KK/tahun. Sektor pengolahan hasil hutan merupakan sektor unggulan di Desa Labbo. Hal ini berarti bahwa sektor pengolahan hasil hutan mempuyai kemampuan mendistribusikan output dan membutuhkan input yang lebih tinggi dibanding sektor-sektor lain sehingga menjadi sektor vital untuk berjalannya kegiatan perekonomian di wilayah hutan desa Labbo. Dengan demikian, pengelolaan hutan desa diharapkan akan lebih menggerakkan sektor- sektor ekonomi di wilayah pedesaan sehingga akan menciptakan pengganda lapangan kerja serta pengganda pendapatan bagi masyarakat desa hutan. 
Sebelum kawasan hutan di Desa Labbo ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa, masyarakat telah memanfaatkan lahan di bawah tegakan hutan alam untuk menanam kopi. Dengan pengelolaan yang tidak intensif, tanaman kopi tersebut telah memberi kontribusi terhadap pendapatan setiap rumah tangga petani sebesar Rp. 978.000,- sampai Rp.  2.000.000,- setiap tahun. Masyarakat juga telah memungut madu lebah dari kawasan hutan desa, dengan total produksi sebesar 750 sampai 1000 botol setiap tahun. Dengan demikian, pemungutan madu tersebut juga telah memberi kontribusi kepada seluruh rumah tangga pemungut sebesar Rp. 75.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- setiap tahun. 
Setelah mendapatkan hak pengelolaan hutan desa, masyarakat akan mengembangkan tanaman kopi secara organik. Luas areal kerja hutan desa yang dialoksikan untuk pengembangan kopi organik adalah 126,2 ha. Pengembangan kopi organik dengan pola agroforestry berpotensi meningkatkan produksi dan pendapatan petani dua sampai tiga kali dari produksi saat ini tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan hutan.
Untuk meningkatkan produksi madu lebah dan mengurangi ketergantungan produksi madu dari kawasan hutan desa, masyarakat  telah mengembangkan budidaya lebah dengan mengembangkan koloni lebah dari kawasan hutan desa. Pada saat ini terdapat sebanyak 102 koloni lebah yang dibudidayakan oleh masyarakat. Budidaya lebah tersebut berpotensi meningkatkan produksi madu lebah yang permintannnya masih jauh lebih besar dari kemampuan kawasan hutan desa memproduksi madu secara alami. Luas areal kerja hutan desa yang telah dialokasikan oleh BUMDES pengembangan budidaya madu lebah adalah 9,4 ha.
Naluri bisnis petani nampaknya juga berkembang setelah mereka memperoleh hak pengelolaan hutan desa. Buah markisa, yang sebelumnya hanya ditanam di pekarangan rumah mereka dan hanya untuk tujuan konsumsi rumah tengga, kini telah dibudidayakan di dalam areal kerja hutan desa untuk tujuan komersial. Beberapa petani telah mencoba menanam markisa dan telah memanen buah markisa sebanyak 12,5 karung dari areal kelolanya seluas 0,5 ha, serta mendapatkan penerimaan dari hasil penjualan markisa tersebut sebesar Rp. 3.125.000,- Luas areal kerja hutan desa yang telah dialokasikan oleh BUMDES untuk pengembangan tanaman markisa seluas 4,3 ha. 
Pengelolaan hasil hutan kayu berupa rotan juga memiliki prospek ekonomi yang baik. Potensi rotan tersebar pada tiga blok pengelolaan hutan desa yaitu, Blok Pattiroang, Sarianging, dan Blok Batu Lappa di Desa Labbo, serta Blok Ta’salla dan Blok Daulu di Desa Pattaneteang.  Luas areal kerja hutan desa yang memiliki potensi pengelolaan rotan adalah 93,4 ha, dengan potensi sebesar 169.710 batang yang siap panen. Kendala masyarakat mengelola hasil hutan rotan selama ini adalah susahnya mengakses perizinan dan pemasaran. Kendala tersebut sudah dapat diatasi setelah masyarakat mendapatkan hak pengelolaan hutan desa karena telah terbentuk BUMDES yang akan menfasilitasi petani pengeola hutan desa untuk mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan rotan serta memfasilitasi pemasarannya.
Sebelum mendapatkan hak pengelolaan hutan desa, masyarakat tidak pernah berpikir untuk mengelola secara komersial air yang selama ini mereka konsumsi secara gratis dari sungai melalui instalasi air yang telah dibangun sejak tahun 1988. Kewajiban lembaga pengelola hutan desa untuk melindungi kawasan hutan (sebagai konsekuensi dari hak pengelolaan hutan desa) yang menjadi catcment area sungai dimana mereka mengambil air, telah menyadarkan mereka bahwa air pada dasarnya bukanlah barang yang diperoleh secara gratis. Konsekuensi dari kewajiban untuk melindungi catchment area sungai adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMDES Gangting untuk melakukan kegiatan perlindungan tersebut.
Atas kesadaran tersebut, pengurus BUMDES Gangting telah membangun sistem kelembagaan agar masyarakat pengguna air dapat memberikan kompensasi untuk membiayai kegiatan perlindungan hutan. Sistem kelembagaan yang telah dibangun adalah setiap rumah tangga pengguna air diwajibkan membayar biaya kompensasi air kepada BUMDES sebesar Rp. 500,- setiap bulan sebagai biaya tetap dan  sebesar Rp. 250,- untuk setiap meter kubik air yang dikonsumsi.  Jumlah rumah tangga yang mengunakan air melalui instalasi ke rumah mereka adalah 428 rumah tangga yang tersebar di 4 dusun di desa Labbo yaitu Dusun Panjang, Dusun Pattiro, Dusun Ganting, dan Dusun Labbo.
Dari hasil kompensasi air tersebut, BUMDES Ganting telah memperoleh penerimaan dari kompensasi air rata-rata sebesar Rp. 700.000,-per bulan.Pada saat ini, masyarakat dari luar wilayah administrasi Desa Labbo, juga meminta instalasi air dari hutan desa Labbo juga dapat disambungkan ke rumah-rumah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan air telah menjadi unit bisnis yang prospektif dalam pengelolaan hutan Desa Labbo. 
Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan aliran air telah lama dikelola oleh masyarakat Desa Pattaneteang. Aliran air dari Sungai Kulepang yang hulunya berada pada salah satu blok pengelolaan hutan desa Pattaneteang (yaitu Blok Daulu) telah diusahakan oleh masyarakat sebagai sumber energi pembangkit listrik mikrohidro. Sebagai gambaran adalah, unit usaha mikrohidro yang dikelola oleh satu kelompok masyarakat di Dusun Biringere, Desa Pattaneteang, memiliki kapasitas 10.000 kWh. Apabila energi listrik sebesar 10.000 kWh tersebut diproduksi melalui pembangkit listrik tenaga diesel, dibutuhkan bahan bakar minyak berupa solar sebesar 79,2 liter/hari, setara dengan nilai uang sebesar Rp. 356.400,-/hari (asumsi harga satu liter solar Rp. 4.500,-).
Dengan demikian, pengelolaan hutan desa Pattaneteang memberikan nilai secara berkelanjutan kepada masyarakat Desa Pattaneteang sebesar Rp. 356.400,-/hari dalam bentuk biaya substitusi bahan bakar minyak solar untuk memproduksi energy listrik sebesar 10.000 kWh. Sebagian dari nilai substitusi tersebut seharusnya dibayarkan ke BUMDES Sipakainga sebagai lembaga pengelola hutan desa Pattaneteang yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian catchment area ‘Suangi Kulepang.  Secara makro, pengelolaan hutan desa memberikan dampak terhadap perekonomian wilayah Kabuparen Bantaeng, khususnya hutan desa di Kelurahan Campaga.  Ketergantungan industri PDAM Kabupaten Bantaeng terhadap keberlanjutan produksi bahan baku air minum dari areal kerja hutan desa adalah salah satu bentuknya. Kontribusi air baku dari catchment area hutan desa Campaga terhadap total kebutuhan air baku PDAM Kabupaten Bantaeng adalah sebesar 20 liter/detik atau 15,4 persen dari total kebutuhan air baku.  Apabila supply air baku dari areal kerja hutan desa Campaga terganggu, maka akan menimbulkan kerugian ekonomi langsung berupa hilangnya nilai ekonomi penjualan air bagi PDAM Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 1.380.641.613/tahun.
 
*****