Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/ff-sh3-jm.php:1) in drupal_send_headers() (line 1236 of /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/ff-sh3-jm.php:1) in drupal_send_headers() (line 1236 of /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/ff-sh3-jm.php:1) in drupal_send_headers() (line 1236 of /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/ff-sh3-jm.php:1) in drupal_send_headers() (line 1236 of /customers/f/f/a/ppi-goettingen.de/httpd.www/includes/bootstrap.inc).

Kontroversi Utang IMF

Oleh: 

Deniey A. Purwanto

Tarik ulur soal utang International Monetary Fund (IMF) ke Indonesia memang menuntut klarifikasi yang jernih terhadap publik. Tidak saja karena mencerminkan kualitas dan kredibilitas sebuah pemerintahan namun juga merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat secara global. Soal data, konsisten antara data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) periode Maret 2015, dengan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk periode yang sama. Secara eksplisit kedua menampilkan tabel data utang luar negeri Indonesia berdasarkan kreditor yang pada periode sebelumnya nol (nihil), namun sejak 2009 muncul Special Drawing Right (SDR) dari IMF yang konversinya berkisar 3.903 Juta USD. Jika merujuk kepada SEKI "data terkini" yang juga dapat diunduh di laman Bank Indonesia, dapat dilihat bahwa posisi terakhir utang luar negeri dari IMF adalah triwulan ke IV tahun 2005 yang konversinya berkisar 7,8 miliar USD. Tahun 2006 dan berikutnya nihil hingga tahun 2008.

Inilah sebenarnya akar dari kontroversi soal masih ada atau tidaknya utang Indonesia kepada IMF. sepintas dapat dimaklumi jika kemudian muncul pernyataan bahwa pemerintah kembali berutang kepada IMF sejak tahun 2009 hingga saat ini. Sekalipun jika mencermati catatan yang ada di SULNI jelas disebutkan bahwa "Utang luar negeri IMF telah dilunasi pada Oktober 2006". Sejatinya kedua (sebut saja) dana yang telah dilunasi di tahun 2006 dengan yang muncul sejak tahun 2009 secara subtansi sangat berbeda. Diskusi tentang dana yang lunas 2006, adalah diskusi panjang perjalanan utang Indonesia pada periode krisis ekonomi. Setelah akumulasi utang lama di orde lama maupun orde baru dilunasi oleh pemerintah di tahun 1992, tahun 1997 pemerintah kembali mengajukan utang pada IMF pada kisaran Oktober 1997. IMF sendiri sebagai lembaga keuangan internasional, memiliki beberapa instrumen utang untuk membantu anggotanya yang sedang mengalami masalah finansial. Pinjaman yang bukan konsesi (non-consessional loan) diberikan melalui fasilitas SBA, EFF, Suplemental Reserve Facility (SRF), dan Compensatory Financing Facility (CFF).

 

Komitmen Pengurangan Utang

Krisis nilai tukar yang semakin memburuk mengharuskan pemerintah mengajukan dukungan finansial kepada IMF melalui Letter of Intent (LoI) dengan tujuan untuk tujuan segera memulihkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia dan menstabilkan rupiah. Demikian setidaknya yang disebutkan dalam letter of intent (LoI) pemerintah Indonesia kepada IMF. walaupun kemudian krisis semakin memburuk dan merembet menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tidak berselang lama 5 November 1997, Dewan Eksekutif IMF kemudian menyetujui permohonan dukungan finansial dimaksud dan mengalokasikan piutang dalam bentuk stand-by arrangement (SBA) kepada pemerintah Indonesia. Inilah termin pertama utang luar negeri pemerintah Indonesia kepada IMF pada periode krisis. Krisis terus berlanjut, demikian juga LoI-LoI berikutnya dan aliran piutang IMF kepada Indonesia. Mulai dari SBA di tahun 1997, kemudian dalam bentuk extended fund facilities (EFF) pada Agustus 1998 dan terakhir new extended fund facilities (NEFF) pada Februari 2000.

Berbagai permasalahan muncul kemudian mulai dari krisis yang terus berlanjut hingga berbagai kondisionalitas atas piutang IMF kepada Indonesia, diantaranya adalah ederet kebijakan dan program yang harus dilaksanakan pemerintah dalam kerangka pemulihan ekonomi yang disepakati bersama IMF dalam LoI. Di satu sisi, berbagai program yang diajukan mengundang banyak kontroversi dan bahkan beberapa bermasalah. Mulai dari soal independensi Bank Indonesia, pengurangan subsidi, restrukturisasi perbankan, pencabutan pembatasan kepemilikan asing pada bank-bank yang sudah go public, pelepasan saham pemerintah di BUMN, hingga penurunan impor tarif komoditas pangan. Beberapa diantaranya bahkan dinilai banyak pihak sebagai kebijakan salah resep karena tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Di sisi yang lain, banyaknya kebijakan dan program yang harus dilakukan pemerintah sebagai konditionalitas utang yang diberikan menyisakan sedikit ruang bagi kemandirian dan kedaulatan pemerintah Indonesia untuk mengatur dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional. Tidak itu saja, pengembalian utang pokok, bunga serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung Indonesia secara agregat kemudian memberatkan anggaran pemerintah. Sejumlah pendapatan negara (utamanya pajak) yang harusnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan di Indonesia, tergerus untuk pembayaran utang luar negeri berikut bunga serta biaya-biaya lainnya salah satunya dari IMF.

Indonesia: IMF Credit Outstanding as of March 31, 2015

 Sumber: http://www.imf.org/

Berdasarkan beberapa hal diatas kemudian komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri muncul. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penjadualan ulang, konversi utang luar negeri hingga percepatan pelunasan utang Indonesia kepada IMF.  Awalnya akumulasi utang Indonesia ke IMF ini dijadualkan lunas di tahun 2010. Namun kemudian komitmen pemerintah untuk segera melunasi utang kepada IMF direalisasikan dengan percepatan pembayaran kembali utang berikut bunga di tahun 2006. Posisi utang pemerintah di akhir tahun 2005 berkisar 5,46 miliar SDR yang kemudian dilunasi dalam 2 tahap di tahun 2006 dengan pembayaran terakhir berkisar 1,98 miliar SDR atau konversinya sekitar 2,8 miliar USD. Data inilah yang akan muncul jika kita merujuk kepada data credit outstanding Indonesia yang dipublikasi oleh IMF. Dalam data credit outstanding ini juga tidak ada pencatatan utang lain setelah tahun 2006.

SDR yang muncul di tahun 2009 (dan tahun-tahun selanjutnya) pada kedua tabel yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan, posisi terakhirnya dicantumkan dalam Financial Position in the Fund dalam pos SDR Department dengan nilai alokasi kumulatif bersih hampir mencapai 2 miliar SDR. SDR sendiri seperti yang sudah banyak didiskusikan adalah semacam instrumen sekaligus valuasi yang digunakan oleh IMF terhadap aset cadangan internasional yang dikelola oleh IMF. Dana SDR merupakan kontribusi bersama seluruh anggota IMF termasuk Indonesia. Yang menjadi rancu kemudian adalah utang Indonesia yang lunas tahun 2006 dalam banyak dokumen disajikan juga dalam valuasi SDR. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dana apakah yang muncul sejak tahun 2009 hingga sekarang dan dinyatakan dalam data pemerintah sebagai pinjaman itu?

 

Kontribusi Bagi Pembangunan

Tahun 2009 IMF meluncurkan program General Allocation of Special Drawing Rights dengan total dana konversinya berkisar 250 juta USD efektif sejak Agustus 2009. Alokasi SDR ini ditujukan untuk menyediakan likuiditas bagi perekonomian global sebagai respon dari pertemuan pimpinan-pimpinan negara G-20 dengan Komite IMF (IMFC) pada April 2009. Program ini (sesuai namanya) dilaksanakan dengan mengalokasikan SDR sebagai dukungan cadangan devisa bagi anggota IMF yang berpartisipasi (baca: menyetorkan dana atau iuran) dalam pengelolaan SDR (SDR Department). Besaran alokasi SDR kepada 186 negara anggota IMF ditentukan sesuai quota masing-masing negara yang secara umum disesuaikan dengan skala perekonomiannya terhadap perekonomian global. Atas alokasi SDR masing-masing, tiap negara tidak saja menanggung biaya administrasi berkisar 0,01 persen per tahun namun juga memperoleh pendapatan atas SDR yang dikelola dengan tingkat bunga yang sama. Dari sisi Indonesia alokasi umum SDR ini bermanfaat sebagai penyangga likuiditas eksternal dengan penguatan cadangan devisa dalam negeri. Pengelolaannya dilaksanakan oleh Bank Indonesia, tidak termasuk dalam pos pembiayaan luar negeri dalam ABPN atau bahkan menimbulkan beban pembayaran kembali pokok maupun bunga pinjaman luar negeri. dengan kata lain, alokasi umum SDR ini tidak digunakan untuk membiayai pembangunan dan tentunya tidak menimbulkan beban beban pembayaran kembali pokok dan bunga seperti layaknya pinjaman luar negeri lainnya yang termasuk dalam APBN. Last but not least, adanya alokasi umum SDR dalam cadangan devisa Indonesia dan juga kontribusi Indonesia dalam pengelolaan SDR di IMF merupakan bentuk keseriusan Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung stabilitas keuangan internasional.

Lantas, masikah Indonesia berhutang pada IMF? Per definisi sesuai dengan uraian di atas kembali kepada masing-masing sistem pendataan atau pencatatan baik dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF atau bahkan institusi yang lainnya. Namun secara subtantif mestinya semua pihak dengan bijak dapat menilai sejauhmana kedua dana berbeda dan tidak lagi memperdebatkannya. Yang jauh lebih penting justru adalah bagaimana menyikapi utang luar negeri yang secara agregat masih berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia di satu sisi dan di sisi yang lain bagaimana mengelola alokasi umum SDR agar secara optimal dapat dimanfaatkan untuk stabilitas keuangan Indonesia dan tidak kemudian menjelma menjadi utang yang membebani perekonomian Indonesia.

*Dimuat juga di Investor Daily, 6 Mei 2015