Diskusi Ilmiah PPI: Program Agribisnis bagi Petani Kecil Pasca konflik di Aceh

Oleh: 

Eka Widayati

Diskusi ilmiah pada sore hari itu, 6 Agustus 2014, diawali oleh pemaparan olehBapak Shohibuddin dari Ikatan Mahasiswa Aceh Belanda dengan pengantar yang dibawakan oleh Teuku Firman.

Aceh telah mengalami konflik berkepanjangan antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak 1976. Konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban hampir 15.000 jiwa baik di pihak GAM maupun penduduk lokal dan TNI. Namun bencana tsunami pada 26 Desember 2004 akhirnya membawa kedamaian di bumi serambi Mekah karena memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan. Akhirnya pada 17 Juli 2005 di Helsinki, berhasil dicapai kesepakatan damai antara pemerintah RI dan GAM. Sejak itu, proses perdamaian selanjutnya dipantau tim Aceh Monitoring Mission.

Salah satu pasal dalam perdamaian antara GAM dan pemerintah RI adalah memenuhi kesejahteraan penduduk Aceh serta kombatan GAM. Pemerintah kemudian menggelontorkan proyek agribisnis untuk petani serta kombatan GAM. Land grant digunakan untuk membangun perkebunan seperti kelap sawit, karet, tebu, dan kopi.

Bukan hal mudah untuk mengorganisir land grant. Pemerintah harus mendata berapa banyak kombatan GAM yang ada, penduduk lokal bukan kombatan,dan merancang sistem pembagian lahan grant yang sangat besar serta sangat rumit dan sangat riskan akan praktik korupsi. Pada akhirnya, karena jumlahnya yang membengkak dan mengalami politisasi, land grant sama sekali raib dari perjanjian Helsinki dan pemerintah malah memberikan bantuan dana dalam bentuk cash yang sifatnya tidak jangka panjang dan tidak menjawab konflik agrariayang muncul. Dana tersebut diberikan kepada komandan satuan masing-masing.

Banyak masalah yang muncul sehubungan dengan land grant, contohnya serah terima lahan terjadi namun kelapa sawit tidak ditanam, atau kasus serah terima kebun kelapa sawit dilakukan tapi tidak ada penegasan hak atas tanah seperti apa dan pada akhirnya terjadi lonjakan transaksi jual beli kebun kelapa sawit pada tahun 2011 setelah kebun ditanam kelapa sawit setahun sebelumnya. Pada akhirnya sasaran program tersebut tidak jelas dan beralih fungsi serta banyak pihak yang seharusnya berhak atas lahan namun mereka tidak mendapatkannya.  

Kebijakan mendistribusikan lahan justru membuat masalah tereksklusinya banyak pihak. Eksklusi didasarkan pada identitas yang terkaitdengan konflik direproduksi lewat program sawit. Boundary area sangat diperebutkan selama konflik. Pada akhir 1999 terjadi pengusiran paksa oleh GAM terhadap orang Jawa ketika TNI menarik darurat militer dan TNI kembali ke barak. Banyak terjadi forced migration bagi penduduk yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau TNI.  

Eksklusi yang sangat akrab terkait dengan intracommunity decision making menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan hak atas lahannya setelah ditinggalkan dan tidak kembali ke tempat semula. Muncul pula masalah ketika daftar nama penerima lahan di surat keputusan dan data actual sangat berbeda.

Dari sisi eksklusi yang terkai tdengan power yang tidak setara, banyak kasus ketika kelompok-kelompok tertentu yang justru mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut bukan kombatan GAM, TNI maupun penduduk, contohnya perusahaan kelapasawit.

Masalah lainnya adalah dari segi ekonomi, sawit butuh modal besar. Meskipun pemerintah menyediakan modal, namun dana tersebut tidak cukup sehingga pada akhirnya hanya perusahaan besar yang mampu bertahan. Selain itu waiting period pun cukup lama dan serapan tenaganya kecil.

Program agribisnis pascakonflik di Aceh sangat kompleks. Namun tidak menutup harapan perbaikan sehingga lebih banyak korban konflik yang mendapatkan manfaat dari program tersebut demi kemajuan Aceh di masa depan.